ANDALAS NUSANTARA | BANDA ACEH
Penjabat Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq menyatakan komitmennya untuk mendukung Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Pasalnya, TPAKD yang terdiri dari unsur pemerintahan, BI, OJK, dan stakeholder terkait, sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bakri saat menerima audiensi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi dan Kasubdit BUMD pada Direktorat BUMD BLUD dan Barang Milik Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bambang Ardianto, di pendopo, Senin, 19 September 2022.
Menurutnya, keberadaan TPAKD sesuai dengan potensi yang Banda Aceh miliki, yakni di sektor perdagangan dan jasa, plus pariwisata. “Ini akan mempermudah akses keuangan bagi para pelaku usaha mikro dan pelaku pariwisata, yang merupakan sektor andalan -tulang punggung perekonomian kota.”
Pemko Banda Aceh, sebut Bakri, sangat terbuka untuk menerima beragam stimulus yang akan diinisiasi oleh TPKAD nantinya. Ia pun mengajak jajarannya untuk merapatkan barisan, saling berkoordinir dan bersinergi dengan stakeholder terkait untuk menciptakan multiplier effect bagi Banda Aceh.
Kemudian hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mendukung kegiatan TPAKD akan ia inventarisir dan masukkan dalam program/kegiatan Pemko Banda Aceh ke depan. “Yang kita harapkan perekonomian bisa terus tumbuh dengan ekonomi kreatif, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi mengatakan, kehadiran pihaknya di Banda Aceh dalam rangka monitoring dan evaluasi, coaching clinic, dan pengukuhan TPAKD. “Kami ingin berdiskusi dengan stakeholder terkait di Aceh, karena so far baru lima TPAKD yang terbentuk di Aceh dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh.”
Edwin turut memuji lembaga keuangan mikro syariah bentukan Pemko Banda Aceh: Mahirah Muamalah. “Ini model yang sangat baik terkait implementasi program TPAKD. Saya berharap mahirah muamalah bisa menjdi contoh daerah lain. Ini pun selaras dengan program nasional kredit pembiayaan melawan rentenir,” ujarnya.
Adapun lembaga serupa juga telah terbentuk di daerah lain seperti Solo dan Jambi. “Tapi mereka bentuknya perbankan. Kalau di Malang dan NTB ada juga dengan dukungan Baznas. Nah, di Banda Aceh ini menarik karena berupa LKMS milik pemerintah daerah,” ujarnya lagi.
Ia juga mengapresiasi dukungan penuh Pemko Banda Aceh, khususnya Pj Wali Kota Bakri Siddiq atas TPAKD. “TPAKD ini ujung tombak, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memastikan seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses pembiayaan secara cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan,” katanya.
Usai pertemuan, Bakri Siddiq beserta para pejabat OJK Pusat dan Kemendagri berkunjung ke kantor pusat LKMS Mahirah Muamalah di kawasan Simpang Lima. Di sana, mereka mendapatkan penjelasan teknis terkait produk dan progres layanan Mahirah Muamalah. Bukan hanya itu, Bakri juga mengajak rombongan untuk meninjau salah satu UMKM binaan mahirah muamalah di Gampong Blang Oi, Kecamatan Meuraxa.[Ril/Filda]
