Kemenko Polhukam Gelar Kegiatan Utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Di Aceh

 

ANDALAS NUSANTARA | BANDA ACEH

Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Kemenko Polhukam ) mengadakan Acara Forum Komunikasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2021 dengan tema peningkatan kapasitas demokrasi untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat aceh. 

Bertempat grand arabia hotel Banda Aceh (8/9), Dalam acara forum komunikasi dan koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Kemenko Polhukam, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Brigjen TNI Danu Prionggo menyampaikan bahwah Menko Polhukam mengharapkan ke depan kita bisa menuju demokrasi yang bermartabat, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dapat menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Yaitu adanya Pemilu yang Jurdil, kesamaan di depan hukum, penghormatan terhadap hukum dan HAM, peradilan yang independen, serta kebebasan berkumpul dan berpendapat. 

Pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri dan IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, Ujar Danu Prionggo.

Lanjutnya, Dalam acara yang bertemakan “Peningkatan Kapasitas Demokrasi Untuk Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Aceh” ini, Hasil riset terkait persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi, masyarakat menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus Brigjen TNI Danu Prionggo mengharapkan dengan ada kegiatan seperti ini kedepannya kita akan menuju demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dapat menerapkan nilai-nilai prinsip demokrasi, yakni adanya pemilu yang Jurdil, kesamaan di depan hukum, penghormatan terhadap HAM, peradilan yang independen, media massa yang bebas namun bertanggungjawab, serta adanya jaminan terhadap kebebasan berkumpul dan berpendapat.[Marzuki]