ANDALAS NUSANTARA | SIGLI
Penjabat Bupati Pidie, Ir H. Wahyudi Adisiswanto, M.Si., menyampaikan pengantar nota keuangan dalam pembukaan rapat paripurna tentang pembahasan rancangan perubahan APBK Pidie masa persidangan I tahun 2022 di gedung DPRK setempat, Rabu (21/09/2022).
Mengawali penyampaiannya, H. Wahyudi Adisiswanto, mengatakan bahwa penyusunan rancangan perubahan APBK merupakan kegiatan rutin daerah.
Yang merupakan bagian dari tahapan sistim pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel, serta disusun berdasarkan landasan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penyusunan rancangan perubahan APBK Pidie telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Pidie, merupakan prioritas yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan TA 2022.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati menyampaikan struktur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam penyusunan rancangan perubahan APBK Pidie TA 2022.
Adapun struktur tersebut, yang diuraikan Pj Bupati, terdiri dari, pendapatan daerah, dari Rp.1.991.501.927.585 menjadi Rp1.964.979.549.054 atau berkurang sejumlah Rp26.522.378.531 atau sebesar 1,33 persen.
Belanja daerah, dari Rp2.801.122.610.585 menjadi Rp2.218.141.816.327 atau bertambah sejumlah Rp137.019.205.742 atau sebesar 6,58 persen.
Sedangkan pembiayaan daerah, dari Rp86.620.683.000 menjadi Rp253.162.267.273 atau bertambah sejumlah Rp163.541.584.273 atau sebesar 182,48 persen.
Pada bagian akhir penyampaiannya, Pj Bupati mengatakan, sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam dokumen rancangan, oleh sebab itu diharapkan koreksi dan saran yang konstruktif dari dewan, demi kesempurnaan dokumen yang akan disetujui bersama nantinya.
Sementara Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, S.Pd.I., M.A.P., pada pengantar pembukaan rapat paripurna berharap pembahasan rancangan perubahan APBK Pidie tahun 2022 benar-benar melihat dan mempertimbangkan prioritas dan program yang menyentuh kepentingan masyarakat, di samping hal-hal lain yang belum terakomodir.
Ia juga berharap kepada Badan Anggaran dan TAPD, dalam pembahasan nantinya agar memperhatikan dengan sungguh- sungguh kebijakan publik dan harus transparan dalam penggunaan anggaran secara keseluruhan.
Sehingga seandainya ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya, maka masyarakat dapat mengawasinya, karena hakekat pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, pinta Mahfuddin Ismail.
Hadir pada rapat paripurna tersebut, para pimpinan dan seluruh anggota DPRK, Dandim 0102/Pidie, Kapolres Pidie, mewakili Kajari Pidie, Wakil Ketua MPU, mewakili Sekda Pidie, para Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRK, Pejabat Pemkab, para Kabag, para Camat, juga Kabag Prokopim Setdakab Pidie.[As]