ANDALAS NUSANTARA | BANDA ACEH
Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq mengikuti secara virtual Bincang Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) yang bertajuk “Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMD dengan Penguatan Fungsi dan Pengawasan”, bertempat di Pendopo, Kamis (8/9/2022).
Turut hadir mendampingi Pj Wali Kota dalam acara virtual tersebut Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh Ritasari Pujiastuti, Dirut Perumdam Tirta Daroy, T Novizal Aiyub, Dirut PT Mahirah Muamalah, Teuku Hanansyah dan jajaran pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh.
Acara yang dipusatkan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku koordinator pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan.
Hadir juga Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono.
Dalam rakor yang diikuti oleh Kepala Daerah se Indonesia membahas terkait peranan penting Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di samping pajak dan retribusi.
Dalam kegiatan tersebut, KPK mendorong program pencegahan korupsi pada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten/Kota se-Indonesia guna terciptanya dunia usaha yang sehat dan bebas korupsi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan salah satu tujuan didirikannya BUMN/BUMD adalah untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara atau daerah. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari dividen untung perusahaannya.
“Ketika perusahaan itu menderita kerugian, perusahaan-perusahaan yang rugi itu salah satu tanda red flag, penanda ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan BUMN/BUMD,” ucapnya.[Ril/Filda]
