ANDALAS NUSANTARA | SIGLI
Menindaklanjuti hasil audensi Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRK Pidie dengan perwakilan masyarakat Kemukiman Beungga, Tangse, beberapa waktu lalu, terkait gangguan gajah (satwa) liar, Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, S.Pd.I., M.A.P., berinisiatif mengadakan rapat fasilitasi solusi penganan konflik antara gajah (satwa) liar dengan manusia.
Dari audiensi sebelumnya, masyarakat Kemukiman beungga sangat berharap adanya solusi dari konflik yang kerap terjadi antara warga dengan gajah (satwa) liar bisa diatasi, sehingga nantinya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka dalam beraktifitas, khususnya bagi petani.
Sejumlah Stakeholder terkait pun dari Provinsi Aceh dan Pidie diundang ke ruang paripurna DPRK Pidie, pada Rabu (01/03/2023), guna membahas dan mencari solusi cepat dan tepat, sehingga konflik antara manusia dengan gajah (satwa) liar dapat segera teratasi.
Apalagi sebelumnya sejumlah peristiwa memilukan sempat terjadi. Konflik antara manusia dengan gajah (satwa) liar telah menyebabkan hasil sawah dan kebun warga rusak, menyebabkan gajah mati, bahkan ada yang meninggal dunia oleh amukan gajah liar tersebut.
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, usai gelaran rapat yang juga turut dihadiri Pj Bupati Pidie, Ir H. Wahyudi Adisiswanto, M.Si., bersama unsur Forkopimda Pidie, mengatakan, rapat fasilitasi solusi penanganan konflik antara manusia dengan gajah (satwa) liar ini menghasilkan lima rekomendasi.
"Hasil rapat fasilitasi solusi penanganan konflik antara manusia dengan gajah (satwa) liar di Pidie, yang berlangsung di gedung DPRK tadi dan diikuti oleh Stakeholder terkait, baik dari Provinsi Aceh dan Pidie, menghasilkan lima rekomendasi", ungkap Ketua DPRK.
Adapun lima rekomendasi itu, sebut Mahfuddin Ismail, pertama, mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pidie untuk membentuk Tim Terpadu/Satgas penanggulangan konflik antara manusia dengan Satwa Liar.
Kedua, mendesak Pemerintah atau Tim Terpadu untuk melakukan penggiringan gajah ke habitatnya, pemasangan pagar kejut dan membuat kawasan perlindungan satwa liar (sanctuary).
Ketiga, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanggulangan konflik satwa liar dan memberikan kompensasi/ pemulihan kepada masyarakat yang terdampak.
Keempat, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang strategi dan rencana aksi pengelolaan satwa liar.
Kemudian yang kelima, mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie untuk melakukan koordinasi secara kontinyu dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
"Jadi ada lima rekomendasi yang mendesak, sehingga konflik antara manusia dengan gajah (satwa) liar bisa dihindari, dan masyarakatpun bisa aman dan nyaman dalam beraktifitas", ujar Ketua DPRK Pidie.
Hadir dan mengikuti rapat fasilitasi solusi penanganan konflik antara manusia dengan gajah (satwa) liar, di ruang paripurna DPRK Pidie, unsur Pimpinan, para Ketua Fraksi dan Komisi II DPRK Pidie, yang mewakili Kepala BKSDA Aceh, yang mewakili Kepala DLHK Aceh, Pimpinan CRU Aceh, Program Manager Flora & Fauna IP SITE Aceh.
Kemudian, Kadis Pertanian dan Pangan Pidie, Kabag Prokopim Setdakab Pidie, unsur Forkopincam daerah lintasan gajah liar dalam Kabupaten Pidie, Imum Mukim se-Tangse, para Keuchik Kemukiman Beungga, Ketua PWI Pidie, serta pemerhati lingkungan di Pidie.[As]
